MAKSIMALKAN POTENSI SDA LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Refeleksi HUT RI ke 64)

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga karena kita memiliki bangsa yang begitu besar. Bangsa kita kaya akan keanekaragaman budaya, suku dan tradisi serta wilayah yang sangat luas yang menyimpan sumber daya yang sangat besar. Kekayaan negara yang telah terkandung didalamnya ini dibingkai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia ialah 5 juta km2, yang terdiri dari 17.508 pulau (besar maupuan kecil) dan dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. 60% dari wilayah NKRI ialah laut/perairan.

Jika kita berpikir secara sederhana bahwa laut dan daratan mendapat sumber dan jumlah energi yang sama dari alam yaitu matahari. Akan tetapi, kenapa kita hanya mampu mengolah daratan saja. Dilihat dari luas wilayah laut/perairan Indonesia, maka dapat diduga bahwa potensi laut dapat memberikan hasil yang sangat jauh lebih besar dari apa yang dihasilkan didaratan.


64 tahun Indonesia telah merdeka, para nelayan kita hanya sebagian kecil dari sumber daya laut ini yang bisa dihasilkan dan dikelola oleh mereka. Tidak lucu kalau selama 64 tahun itu nelayan hanya dapat menambah satu mesin tempel pada masing-masing perahu mereka. Apa bedanya dengan nelayan zaman dulu yanag hanya menggunakan dayungan dan takut jika ada badai besar?

Kondisi ini sangat disayangkan sekali. Pemerintah melupakan potensi yang sangat besar ini untuk dikelola dengan baik. Pada hal salah satu dari prinsip pertahanan negara kita ialah “Pertahanan Berbasis Kemampuan”. Dan dalam UU RI no 3/2002 pasal 20 tentang Pertahanan Negara dikatakan bahwa: Sumber Daya Nasional; Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Nilai Nilai Teknologi dan Dana serta Kemampuan Pembangunan di Daerah. Ini artinya bahwa negara kita masih belum mampu memanfaatkan sumber daya nasional untuk menyokong pertahanan negara.

Tidak heran kalau negara lain mencuri hasil-hasil laut yang sudah kita miliki, seperti penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing. Karena mereka memiliki teknologi perkapalan yang baik. Sementara nelayan kita, untuk menangkap ikan yang sudah ada diwilayah sendiri masih belum sanggup sepenuhnya, apalagi untuk kelaut orang lain. Bahkan ada negara yang mengklaim bahwa ikan yang mereka tangkap ialah ikan-ikan dari negara mereka yang migrasi ke Indonesia pada musim dingin karena Indonesia beriklim tropis. Tentunya hal ini sebagai suatu pembodohan.

Negara kita menanggung kerugian besar akibat kasus illegal fishing ini. Sampai September 2007 diperkirakan kerugian negara berkisar antara Rp 160 Miliar sampai Rp 640 Miliar. Berdasarkan riset DKP tahun 2003 kerugian negara akibat illegal fishing mencapai US$ 1.9 Miliar (sekitar Rp 18 Triliun). Jika perhatian pemerintah terus berkurang maka jumlah ini akan terus meningkat.

Mengingat negara kita memiliki wilayah perairan yang sangat luas, seharusnya pemerintah harus memberi perhatian dalam mengelola sumber daya laut ini semaksimal mungkin. Jika pemerintah hanya mengandalkan nelayan-nelayan dengan perahu-perahu kecil, maka kita tidak dapat menggali hasil yang lebih besar dan lebih baik.


Pemerintah harus mengembangkan teknologi dibidang kelautan, perikanan dan perkapalan. Kita mungkin bisa belajar dari Jepang, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang cukup luas. Mereka memiliki teknologi perkapalan yang sangat canggih. Kapal-kapal penangkap ikan mereka dapat berlayar sampai kelaut lepas, mampu mengatasi badai dan memiliki alat deteksi lokasi ikan yang sudah layak untuk dipanen. Bahkan ikan sudah siap diawetkan dan dikalengkan diatas kapal. Kalau dibandingkan dengan negara kita, sudahkah kita memiliki kapal seperti itu? Mungkin masih sangat minim sekali tempat pengawetan dan pengalengan ikan di Indonesia yang berstandar internasional. Karena itu pemerintah semestinya sesegera mungkin mengarahkan pikiran dalam mengembangkan kemampuan teknologi dibidang ini.

Namun harus diingat juga bahwa, pengembangan teknologi kelautan, perikanan dan perkapalan ini bukan untuk menggusur para nelayan. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (nelayan). Sebagai suatu sarana untuk memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh para nelayan sehingga mereka dapat dipakai untuk menjalankan alat teknologi itu sendiri. Secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut akan menambah wawasan dan pengetahuan para nelayan, mengurangi pengangguran (terutama nelayan) dan meningkatkan pendapatan rakyat/negara.

Meningkatnya penangkapan ikan secara secara liar juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan kasus ini. Sampai sekarang proses penanganan perkara kasus-kasus illegal fishing sangat lamban. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah aparat penegak hukum perikanan dilingkungan DKP. Masih terjadinya illegal fishing di Indonesia juga disebabkan karena kurangnya personil keamanan diwilayah perairan.

Selain pengembangan teknologi dibidang kelautan, perikanan dan perkapalan serta penegakkan hukum terhadap kasus illegal fishing, yang juga harus diperhatikan dan diperkuat ialah kekuatan keamanan daerah perairan. Secara khusus wilayah perairan Indonesia ada ditangan TNI AL. Keamanan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia sepenuhnya ada dipundak TNI AL. Akan tetapi jumlah TNI AL masih sangat kecil.

Kekuatan angkatan bersenjata Indonesia saat ini berjumlah 361.823, yang terdiri dari; TNI AD 276.953 prajurit, TNI AL 57.197 prajurit dan TNI AU 27.673 prajurit. Jika dibandingkan dengan jumlah TNI AD, TNI AL masih ¼ TNI AD. Sementara wilayah perairan Indonesia 3/5 dari luas wilayah Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kepincangan dalam pertahanan negara.

Secara umum kekuatan angkatan bersenjata kita masih kurang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah TNI belum mencukupi 1% dari jumlah keseluruhan. Karena itu sangat perlu penambahan jumlah prajurit dan perimbangan kekuatan antara darat, laut dan udara. Kekuatan TNI AL dan TNI AU sangat kurang memadai, sehingga diperlukan perhatian besar untuk itu. Karena luas wilayah laut dan udara lebih besar dari daripada daratan. Semakin kuat dan besar Jumlah TNI AL, TNI AU dan tak terkecuali TNI AD menjamin keutuhan wilayah NKRI sampai ke pulau-pulau terluar Indonesia yang selama ini kita khawatirkan terancam diambil oleh negara lain.

Dengan terselesainya masalah-masalah di wilayah laut/perairan Indonesia, kekuatan pengaman yang memadai dan kemampuan dibidang teknologi diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam Laut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.